gizi buruk perlu peran serius pemerintah daerah

Mengapa gizi buruk di Indonesia terus berlanjut???
Indonesia terus menerus dilanda kemiskinan dan gizi buruk, hampir di setiap acara tayangan berita di televisi diungkapkan adanya kasus gizi buruk.
Sepertinya masyarakat Indonesia kelaparan di lumbung sendiri. Bagaimana tidak, Indonesia yang katanya gemah ripah loh jinawi kok masih saja banyak balita-balita yang kekurangan gizi.
Tapi ada baiknya kita tidak hanya menggarisbawahi kasus gizi buruk tersebut, tapi ada apa dibalik kasus gizi buruk itu? Yang selama ini teramati oleh saya, mungkin 99% kasus gizi buruk balita dialami oleh keluarga yang masih berada digaris kemiskinan. Menyelesaikan permasalahan gizi buruk tentu tidak sekedar dengan penyelesaian jangka pendek. Kalau pemerintah hanya memberikan asupan makanan tambahan atau pengobatan bagi penderita balita gizi buruk, saya pikir itu merupakan kebijaksanaan yang tidak berorientasi ke masa depan. Hal yang paling penting adalah bagaimana caranya agar keluarga-keluarga yang masih berada digaris kemiskinan terangkat kesejahteraannya sehingga untuk selanjutnya kasus gizi buruk bisa teratasi.
Bagaimana seharusnya peran pemerintah?
Kita tidak dapat terlalu mengandalkan pemerintahan pusat. Mengapa? Karena pemerintah pusat tidak dapat memonitor secara konsisten daerah-daerah yang memiliki kasus gizi buruk. Oleh karena itu, pemerintahan daerahlah yang memiliki andil besar untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk. Karena pemerintahan daerah yang dapat memonitor secara langsung bagaimana kondisi di daerahnya.
Akan tetapi, di beberapa daerah kurang adanya transparansi mengenai kasus gizi buruk. Mereka justru menutup-nutupi adanya kasus gizi buruk atau sekedar memanipulasi data jumlah balita gizi buruk dengan memperkecil angka penderita. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah karena adanya kasus gizi buruk tampaknya membuat pemerintsh daerah tersebut malu atau takut pemerintahannya dicap tidak sukses. Nah, bagaimana kita akan mengentaskan kasus gizi buruk kalau kurang ada kerja sama dari masing-masing pemerintah daerah itu sendiri.
Sebenarnya saya cukup bingung dengan sikap pemerintah, sebenarnya seberapa serius mereka ingin menyelesaikan kasus gizi buruk di Indonesia. Pasalnya saya masih kurang melihat secara nyata program pemerintah untuk menyelesaikan kasus gizi buruk. Mari sejenak kita lihat potret pemerintahan daerah kita. Saya rasa tidak semua dinas kesehatan di daerah-daerah telah memiliki ahli gizi. Kita tilik saja, 70 % dari puskesmas di Indonesia masih belum memiliki ahli gizi.
Mungkin untuk beberapa tahun ke depan kasus gizi buruk masih akan terus menghiasi layar Indonesia. Saya berharap calon presiden tidak hanya melulu membicarakan program kerja mereka di bidang ekonomi, politik, atau hankam, tetapi juga dengan serius membenahi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia.